Pajak: Lembaga Pendidikan (termasuk yang dikelola para misionaris) Wajib Bayar Pajak?

Oleh: Yohanes F. Halan,SE.,Ak,CA,BKP

pajak baruhttp://kabarmisionaris.com/pajak-lembaga-pendidikan-termasuk-yang-dikelola-para-misionaris-wajib-bayar-pajak.html

http://kabarmisionaris.com/pajak-lembaga-pendidikan-termasuk-yang-dikelola-para-misionaris-wajib-bayar-pajak.html

(Registered Tax Consultant)

Lembaga pendidikan, baik yang berbadan hukum Yayasan maupun Perkumpulan dikategorikan sebagai organisasi Nirlaba. Lembaga semacam ini meskipun tidak berorentasi laba namun bukan berarti tidak ada kelebihan pandapatan dibandingkan dengan pengeluaran sebagaimana terminologi laba pada organisasi yang berorentasi laba.

Kelebihan dana di akhir tahun pembukuan pada organisasi nirlaba dinamakan ‘Sisa Lebih’. Apakah sisa lebih ini terutang pajak? Untuk sampai pada penjelasan tersebut sebaiknya kita pahami dulu apakah lembaga pendidikan masuk dalam kategori subjek pajak.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan pada pasal 2 menjelaskan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah Orang Pribadi, Warisan yang belum terbagi, Badan, Bentuk Usaha Tetap. Karena lembaga pendidikan masuk dalam kategori ‘badan’ maka, lembaga pendidikan juga masuk dalam kategori subjek pajak sehingga melekat pula dalam lembaga ini hak dan kewajiban pajaknya.

Selanjutnya apakah ‘sisa lebih’ dari aktivitas keuangan lembaga pendidikan merupakan objek pajak? Pasal 4 ayat 1 UU No.36 mendefinisikan bahwa objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis. Dana sisa lebih yang diperoleh dari lembaga pendidikan tentu masuk dalam pengertian tambahan kemampuan ekononis karena dana tersebut berasal dari selisih antara penerimaan dengan pengeluaran. Jadi pada dasarnya ‘sisa lebih’ ini adalah objek pajak penghasilan.

Namun pada ayat 3 didefinisikan pengecualian dari objek pajak. Point M mendefinisikan bahwa ‘sisa lebih’ yang diterima badan atau lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan termasuk salah satu hal yang dikecualikan dari objek pajak. Meskipun demikian, ketentuan ini memberikan batasan 4 (empat) tahun ‘sisa lebih’ tersebut harus sudah ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan atau penelitian dan pengembangan.

Mekanisme perhitungan pajak terutang

Ketentuan di atas sudah sangat jelas memberikan ruang bagi lembaga pendidikan untuk dikecualikan dari pengenaan pajak namun dengan syarat ‘untuk pengembangan lembaga tersebut dan dilakukan dalam tenggat waktu empat tahun’.

Agar dapat diperoleh jumlah pajak terutangnya maka lembaga pendidikan harus terlebih dahulu mengkategorikan akun-akun yang ada dalam laporan sisa lebih. Tahap pertama (1) memisahkan transaksi-transaksi yang terkait objek pajak dan bukan objek pajak. (2) Akun-akun yang termasuk objek pajak dikategorikan lagi ke dalam dua bagian, yaitu objek pajak yang dikenakan pajak final dan yang bukan final. (3) Objek yang bukan final dihitung kembali sisa lebihnya. (4) Sisa lebih dari objek pajak bukan final ini dibandingkan dengan rencana alokasi untuk sarana dan prasarana empat tahun ke depan. (5) Dana sisa dari perbandingan tersebut adalah jumlah yang dikenakan pajak pada tahun berjalan.

Namun apabila semua ‘sisa lebih’ dari objek pajak bukan final ini dialokasikan kembali untuk sarana dan prasaran pendidikan maka pajak terutang untuk tahun berjalan adalah nihil. Agar mekanisme pengalokasian ini dapat diketahui oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maka pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan lembaga pendidikan dilampirkan surat pernyataan yang isinya memberitahukan bahwa ‘sisa lebih’ tersebut akan digunakan untuk sarana dan prasarana pendidiikan dan juga lampirkan dokumen lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak  N0.44 Tahun 2009.

Kesimpulan

Lembaga pendidikan adalah wajib pajak. Kewajiban ini muncul karena lembaga pendidikan pada dasarnya adalah subjek  pajak dan ‘sisa lebih’ dana juga adalah objek pajak. Apabila dalam empat tahun dana ‘sisa lebih’ yang sudah dialokasikan untuk pembangunan saran dan prasarana tersebut tidak semuanya digunakan maka atas dana yang tidak digunakan tersebut akan dikenakan pajak. Atas dana yang tidak terpakai tersebut juga dihitung denda berupa bunga yang dihitung sejak munculnya sisa lebih tersebut. Hal ini harus menjadi perhatian agar tidak adanya kewajiban tambahan berupa denda di kemudian hari.

Bagi badan yang tahun pembukuannya menggunakan periode Januari-Desember, maka tanggal 30 April 2016 adalah batas akhir pelaporan SPT tahunan.  Laporkan SPT anda dengan benar dan jadilah wajib pajak yang taat.

sumber gambar: http://cdn0-a.production.liputan6.static6.com/medias/1101/big/pajak30405b.jpg

1 Comment
  1. 3 tahun ago
    Smithb815

    I do accept as true with all of the concepts you have offered in your post. They’re really convincing and will definitely work. Still, the posts are very brief for beginners. May you please extend them a little from next time? Thanks for the post. dfbeeeddgkcedbec