Larangan Untuk Melakukan Pesta Sambut Baru Di NTT: Masih Perlukah?

Pertanyaan ini saya ajukan sesudah saya memperhatikan pengalaman di tengah masyarakat yang masih terus mengadakan pesta ketika anak mereka menerima komuni suci pertama atau dikenal dengan pesta sambut baru (selanjutnya saya gunakan “sambut baru’).

Dulu, larangan itu begitu getol disampaikan dari pastor paroki kepada umat sehingga muncul beberapa kebijakan pastoral (yang berbeda untuk tiap paroki), misalnya (1) ada paroki yang sengaja menggeser jadwal penerimaan sambut baru dari hari Minggu ke hari biasa, (2) mewajibkan para siswa mengenakan seragam sekolah saat sambut baru, (3) memastikan agar calon keluarga yang anaknya sambut baru tidak mendirikan tenda pesta. Ini beberapa contoh yang menjelaskan bagaimana pastor paroki menjelmakan konsep pelarangan pesta dalam aturan-aturan. Umat Katolik umumnya patuh pada aturan-aturan ini tetapi sesudah sambut baru, tenda-tenda dibangun, anak-anak langsung mengenakan gaun putih dengan hiasan beragam di atas kepala (bagi putri) dan anak laki-laki mulai mengenakan pakaian putih dengan dasi rapi di kerah baju. Pesta tetap berjalan.

Dalam perjalanan waktu, pastor-pastor paroki mulai lebih lunak, larangan perlahan-lahan bergeser menjadi anjuran, misalnya pesta dibatasi waktunya dan tidak harus sampai pagi atau dentuman musik bisa dikontrol mengingat tetangga rumah butuh istirahat sesudah seharian berkeliling menyalami anak-anak yang berpesta. Atau, umat dianjurkan untuk  menabung sebelum pesta biar tidak berutang. Hemat saya, pergeseran dari perintah ke anjuran-anjuran ini turut menegaskan beberapa hal:

(1) Umat Katolik sangat sulit melepaskan relasi antara sambut baru dan pesta (walaupun ada beberapa keluarga tidak membuat pesta saat anak sambut baru dan menggantikannya dengan piknik, tentu dengan biaya yang lebih murah). Bagi umat umumnya, sambut baru adalah pesta. Mereka sadar bahwa sambut baru tidak hanya menjadi peristiwa iman dalam konteks religius (penerimaan sakramen), tetapi ia juga suatu peristiwa sosial, dengan konsekuensi sosial pula.

Konsekuensi sosial berupa legitimasi sosial (pengakuan) seseorang di lingkup masyarakat. Sebagai contoh, beberapa kali saya berjumpa dengan anak-anak yang memiliki keterbatasan akademik dan mereka menyebut dengan jujur bahwa ijasah mereka adalah sambut baru. Orang tua mereka berjuang agar anak-anak ini bisa mengenyam pendidikan maksimal sampai di kelas 4 atau kelas 5 SD, saat di mana ia sudah layak menerima komuni suci di gereja. Sesudah itu, ia berhenti bersekolah karena hal itu sudah cukup baginya untuk hidup di tengah masyarakat yang mayoritas Katolik. Ini baru satu contoh yang menjelaskan aspek sosial dari peristiwa sambut baru, di samping aspek religiusnya.

(2) Para Sosiolog yang masuk dalam penganut fungsionalisme struktural, misalnya Talcot Parsons, percaya bahwa masyarakat adalah sebuah sistem yang terdiri atas beberapa bagian yang saling berhubungan. Bagian-bagian itu akan bertahan kalau dia tetap memiliki fungsi di dalam masyarakat. Pesta sambut baru, masih bertahan karena ia memainkan fungsi tertentu di dalam masyarakat. (Kajian tentang fungsi pesta sambut baru akan saya ulas dalam opini berikut).

(3) Pergeseran ini pun perlu menjadi satu babak baru dalam merumuskan kebijakan pastoral dengan mengubah cara pandang tentang pesta: pesta bukan ancaman, tetapi peluang. Sebagai suatu peluang, pesta perlu dikelola. Masyarakat NTT sejak kecil sudah ditenun dengan wacana dan praktik tentang pesta. Secara naluriah mereka sudah tahu bagaimana mengelola satu pesta. Di tempat yang baru pun ketika ada pesta, orang NTT paling mudah diajak bekerja sama untuk mengurus pesta karena seluruh alam bawah sadarnya secara spontan memproyeksikan pengalaman-pengalaman tentang keterlibatannya di tempat pesta. Lalu bagaimana pengelolaannya?

Saya memberi satu contoh terkait menagemen pesta. Seorang anak NTT umumnya sudah memiliki konsep tentang peran apa saja yang harus dilaksanakan di tempat pesta dan hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk suksesnya sebuah pesta. Ini potensi yang harus dikelola. Potensi ini harus dikelola melalui satu pendampingan yang baik dan gereja bisa memfasilitasinya untuk kemudian mereka berpraktik langsung dalam setiap pesta. NTT secara potensial bisa melahirkan sekian banyak Event Organizer yang handal dan profesional.

Di samping itu, lembaga-lembaga pendidikan di NTT juga masih sangat sedikit memperhatikan pengembangan pendidikan terkait menajemen pesta ini, belum lagi terkait pengelolaan masakan sehingga tidak heran jika rasa daging babi di rumah yang satu tidak jauh berbeda  dengan rasa daging babi di rumah yang lain karena cara pengelolaannya hampir sama. Sudah saatnya kita perlu berpikir tentang lahirnya chef yang handal dari NTT, tentu dengan pendidikan dan pelatihan yang terencana.  Mereka ini kemudian membantu menggerakkan perekonomian dengan mengembangkan  kuliner-kuliner lokal.

(4) Pergeseran ini pun serentak merawat peluang usaha bagi mereka yang bergerak di bidang jasa untuk terus menggerakkan perekonomian, misalnya penyedia kebutuhan pesta: sound system, tenda, kursi, peralatan makan, dekorasi, penerangan berupa lampu, desainer kartu undangan, serta kebutuhan lain. Bagi para peternak (babi, ayam, atau kambing), pesta menjadi kesempatan bagi mereka untuk menjual hasil ternak mereka.

Kesimpulan

Terkait refleksi atas pengalaman tidak efektifnya larangan untuk mengadakan pesta sambut baru maka saya menganjurkan agar kita mengubah pertanyaan dari “Bagaimana caranya supaya umat tidak berpesta” menjadi “bagaimana mengelola kebiasaan umat berpesta” sehingga kebiasaan ini menjadi satu kekuatan untuk menyejahterakan masyarakat.  (Bill Halan)