Pajak Terutang Suami Istri dengan Status MT

pajak 4Oleh: Yohanes F. Halan SE.,Ak,CA,BKP (Registered Tax Consultant)

Bulan Maret selalu menjadi salah satu bulan tersibuk bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingat waktunya bagi Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) untuk melaporkan Surat Pemberitahuan  Tahunan (SPT).  Batas waktu pelaporan SPT OP sebagaimana diamanatkan dalam UU KUP No.28 tahun 2007 adalah 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Sarana pelaporannya menggunakan formulir SPT 1770, 1770 S, 1770 SS.

Penggunaan formulir ini mengikuti ketentuan perpajakan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal  Pajak Nomor Per-19/PJ/2014 (Perdirjen 19). Sejak dikeluarkan peraturan ini ada sedikit kebingungan pada wajib pajak karena adanya tambahan mekanisme berupa penggabungan penghasilan yang dihitung menggunakan lampiran dari form SPT tersebut

Untuk lebih mempermudah pemahaman akan mekanisme ini maka pada penjelasan selanjutnya hanya difokuskan pada form SPT 1770 S. Form SPT 1770 S adalah form yang digunakan oleh WP OP yang penghasilan brutonya lebih dari 60 juta Rupiah setahun atau yang penghasilannya diperoleh dari lebih dari satu pemberi kerja. Sederhananya form ini digunakan untuk karyawan dan bukan untuk orang pribadi yang punya usaha atau pekerjaan bebas seperti dokter, akuntan, pengacara, dan lainnya.

Sebelum Perdirjen 19 ini muncul, WP masih mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per-34/PJ/2010 (Perdirjen 34) yang kemudian diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per-26/PJ/2013(Perdirjen 26). Pada Perdirjen 34 ini isian status perkawinan disediakan pada induk SPT kolom B. Status perkawinan yang dimaksud adalah Tidak Kawin (TK), Kawin (K), Kawin penghasilan istri digabung (K/I), Pisah Harta(PH), Hidup Berpisah (HB).

Status ini digunakan sebagai dasar dalam menentukan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sedangkan pada Perdirjen 19 status perkawinan ini dimuat dalam induk SPT kolom Identitas pada baris Status Kewajiban Perpajakan Suami-Istri yang berisi Status Kepala keluarga (KK), Hidup Berpisah (HB), Pisah Harta (PH), Memilih Terpisah (MT). Pada baris selanjutnya WP diharuskan mengisi NPWP Istri/Suami. Isian ini tentunya mempunyai konsekuensi perpajakan tertentu.

Sebelum membahas konsekuensi perpajakannya, sebaiknya terlebih dahulu dipahami bahwa perpajakan mendefinisikan keluarga sebagai suatu kesatuan entitas yang mana seluruh penghasilan yang ada di dalamnya digabung dan dilaporkan dalam satu SPT. Bertolak dari prinsip tersebut dengan menggunakan satu SPT sebagai alat pelaporannya maka dapat dikatakan bahwa satu keluarga diharapkan mempunyai satu identitas perpajakannya dalam hal ini Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP).

Mengacu pada Perjen 19 tadi, apabila dalam satu keluarga suami istri mempunyai NPWP yang berbeda maka mereka pastinya menggunakan SPT yang berbeda pula dalam melaporkan kewajiban perpajakan mereka. Apabila mereka melakukan perjanjian pisah harta maka memang seharusnya demikian mereka menggunakan NPWP dan pelaporan SPT yang berbeda karena dianggap sebagai dua entitas yang berbeda. Namun apabila  suami istri telanjur mempunyai NPWP berbeda yang merupakan NPWP bawaan sebelum mereka menikah, lantas status kewajiban perpajakan apa yang mereka pilih? Tentu pilihan MT menjadi yang paling tepat. Apa Konsekuensinya?

Suami yang sudah dipotong pajak penghasilanya oleh pemberi kerja seharusnya melaporkan SPT nya pada kondisi tidak ada tunggakan pajak pada induk SPT 1770 S kolom D  angka 13 terkait PPh yang  harus dibayar sendiri. Penghasilan istri hanya akan dicatat sebagai penghasilan yang bersifat final pada lampiran II bagian A nomor 13 spt 1770 S. Sedangkan istri tidak perlu melapor dalam SPT lainnya. Kondisi tersebut berlaku jika  istri mengikuti NPWP suami.  Namun apabila suami istri tersebut memiliki NPWP berbeda maka atas penghasilan masing-masing tersebut digabungkan dan dihitung kembali Pajak terutangnya secara total.

Atas total pajak terutang tersebut, dibagilah secara proporsional antara suami dan istri.  Atas pembagian tersebut maka suami istri akan melaporkan dalam SPT masing-masing. Pajak terutang yang dihitung secara proporsional akan dibandingkan dengan pajak yang telah dipotong oleh pemberi kerja. Selisih lebih antara pajak terutang dengan pajak yang telah dipotong oleh pemberi kerja merupakan jumlah yang harus dibayar. Ini adalah konsekuensi dari ketidaksamaan NPWP suami istri. Dengan demikian apabila suami istri masih mempertahankan NPWP mereka masing-masing maka ada kemungkinan mereka harus membayar pajak lebih besar. Dengan demikian apabila tidak ada kepentingan lainnya, sebaiknya istri mengajukan pencabutan NPWPnya dan selanjutnya mengikuti NPWP suami.

Penyempurnan Perjen 34 melalui perjen 26 dan dilanjutkan dengan perjen 19 merupakan contoh nyata usaha pemerintah dalam hal ini DJP untuk mendefinisikan lebih detail aspek pajak dari sebuah status perkawinan. Maka menjadi penting untuk WP agar memahami segala konsekuensi perpajakan yang ada agar tidak timbul persoalan dikemudian hari. Isi dan laporkan SPT anda dengan benar karena dengan demikian anda telah berpartisipasi aktif dalam membangun bangsa. Orang bijak taat pajak.

sumber gambar: http://www.jasapajak.com/wp-content/uploads/2015/04/cropped-Ilustrasi-Pajak-150203-andri4-624×162.jpg