Kunjungan Kandidat Bupati ke Rumah Adat: Tindakan yang Merusak Tatanan Adat

artikel

http://kabarmisionaris.com/kunjungan-kandidat-bupati-ke-rumah-adat-tindakan-yang-merusak-tatanan-adat.html

Menjelang Pilkada,banyak calon bupati yang melakukan kunjungan ke rumah-rumah adat, khususnya di wilayah NTT. Kunjungan-kunjungan seperti ini, bagi mereka bukan hal yang baru sehingga mereka menganggap layak mempublikasikannya di media-media sosial, tentu dengan intensi khusus, menunjukkan bahwa tokoh politik tertentu sudah mendapat restu dari tokoh adat di rumah adat yang dikunjungi.

Terhadap praktik ini, saya ingin menjelaskan bahwa kunjungan para calon bupati ke rumah-rumah adat adalah satu tindakan yang merusak keutuhan tatanan adat.  Saya mau menjelaskan masalah ini dengan menggunakan perspektif Durkheim tentang “solidaritas komunal.”

Istilah ‘solidaritas komunal’ sebenarnya  menjadi istilah yang digunakan Durkheim (Sosiolog) ketika ia menjelaskan tentang tujuan agama dan fungsi agama. Tujuan agama bersifat sosial dan fungsi agama sebagai pembangkit perasaan sosial, di dalamnya ada simbol dan ritus yang memungkinkan perasaan masing-masing anggota untuk saling terkait dan terikat dengan anggotanya.(Durkheim 1950:44)

Keterikatan masing-masing anggota masyarakat dalam salah satu wilayah, di dalamnya terdapat simbol-simbol yang mempersatukan dan mengikat anggota masyarakat untuk patuh dan tunduk pada tatanannya, hal itu dialami juga dalam masyarakat adat di rumah adat, sebagai pusat ritual.

Dengan demikian, siapa pun yang ditenun dalam budayanya, terikat oleh budaya ini, sejauh apa pun ia pergi, aturan adat mengikatnya dan ia harus patuh. Sebab di dalam aturan adat terdapat satu solidaritas komunal. Di kebanyakan budaya di NTT, solidaritas komunal ini mengikat tiga komponen, masyarakat yang masih hidup, generasi yang sudah meninggal, dan wujud tertinggi.

Ketika seorang calon bupati memasuki salah satu rumah adat untuk meminta restu, ia secara etis telah melanggar aturan adat sebab kandidat bupati itu membawa solidaritas kelompok ke dalam satu solidaritas komunal anggota suku. Di sini letak masalahnya. Anggota suku, ketika membahas tentang politik, mereka sendiri memiliki pilihan politisnya. Ketika urusan politik (dengan solidaritas kelompok) secara sadar dibawa ke rumah adat, maka kandidat bupati itu telah secara sadar membuka ruang untuk terjadinya konflik antartokoh adat dan masyarakat adat.

Konflik itu bisa bersifat laten atau manifest. Konflik laten itu sederhananya dimengerti sebagai konflik yang tidak ditunjukkan terang-terangan, misalnya berkurangnya rasa hormat kepada para tokoh adat yang menjaga rumah adat sehingga wibawa para tokoh adat di masyarakat pun mulai berkurang. Sedangkan konflik manifest biasa ditunjukkan oleh tokoh-tokoh adat yang kurang lebih memiliki wewenang dan posisi tawar yang sama besar, apalagi kalau mereka sendiri memiliki pilihan politis yang berbeda. Konflik ini bisa terlihat ketika keputusan salah satu tokoh adat akan selalu ditentang secara terbuka sehingga masyakat adat pun ikut terpecah dalam kubu-kubu.

Kedua konflik ini, entah laten maupun manifes, memiliki daya rusak yang sangat besar, teristimewa ketika solidaritas komunal mulai merenggang, mulai muncul inkonsistensi dalam penerapan-penerapan aturan adat sebab tidak ada lagi tokoh yang menjadi rujukan atau referensi kebijakan.

Masing-masing pihak membuat aturannya sendiri-sendiri, walaupun berada dalam satu kampung yang sama. Perubahan dalam aturan adat menjadi satu hal yang tak terkontrol. Praktik-praktik atau ritual kebudayaan yang dipimpin oleh tokoh adat lebih menjadi seperti satu sandiwara dengan menggunakan latar budaya sebab para tokoh adat sudah kehilangan kewibawaan di mata masyarakat. Lalu masyarakat adat?

Para kandidat bupati tentu tahu dan paham bahwa tokoh-tokoh adat dan masyarakat adat dalam salah satu wilayah, memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Mereka menjadi seperti satu orkestra karena masing-masing tokoh adat dengan suku-sukunya sudah diberi kepercayaan untuk menangani bidang-bidang tertentu dalam urusan adat. Macetnya peran tokoh adat berpengaruh pada buntunya spontanitas dan keterlibatan masyarakat adat.

Terhadap kondisi ini saya menganjurkan agar para kandidat menghentikan kunjungan-kunjungan ke rumah adat, sekalipun rumah adat itu adalah rumah adat tempat suku anda berada. Anda boleh berkunjung sesudah terpilih menjadi bupati sebab ketika menjadi bupati anda sudah mewakili kepentingan komunal dan tidak lagi mewakili kepentingan golongan atau kelompok.

Bagi rumah adat yang sudah dikunjungi para calon bupati, para tokoh adat segera melakukan konsolidasi antaranggota suku untuk membangun kembali komunikasi penuh persaudaraan sambil mengingatkan anggota suku tentang batas antara kepentingan kelompok dan kepentingan komunal. Solidaritas komunal perlu dibangun kembali. (Bill Halan)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *